oleh

Polemik Unras Elemen Mahasiswa, Terkait Penolakan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Pemerintah

Penulis : Hengki Saputra.

LAMPUNG.OKEYBOZ.COM, BANDAR LAMPUNG – Polemik Unras Elemen Mahasiswa terkait Penolakan UU Cipta Kerja yang disahkan Pemerintah, pada Rabu (05/04/2023).

Selasa, 21 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, bahwa DPR secara resmi mensetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja secara resmi di tanda tangani oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk menggantikan Undang-undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91 / PUU -XVIII/2020 pada November 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak jauh dengan undang-undang cipta kerja yang dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dimana menurut pandangan dan penilaian sejumlah elemen buruh Isi Perppu dianggap memuat pasal -pasal bermasalah yang merugikan, terutama untuk buruh dan lingkungan.

Selasa tanggal 21 Maret 2023 adanya unjuk rasa dari elemen-elemen buruh yang tergabung dalam FSPMI, KASBI dan KSPI dengan tuntutan Penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang oleh Buruh serta pernyataan sikap BEM SI polemik atas Perppu cipta & Pemilu 2024 di kemenaker, Jalan Gatot Subroto.

Respon mahasiswa
Kamis 30 Maret 2023, adanya aksi unjuk rasa oleh Elemen Mahasiswa (Aliansi Lampung Memanggil) yang terdiri dari Pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), OKP, elemen mahasiswa, terkait penolakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI.

Adapun Tema yang diangkat dalam aksi tersebut yaitu : “Menolak Undang-undang Cipta Kerjaa (UU Ciptaker) yang disahkan oleh DPR RI”.
dengan mengangkat “Grand Isu antara lain :

a. Cabut UU Cipta Kerja
b. Revisi RUU Kesehatan
c. Mewujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan demokratis

Aksi Pencerdasan membangkitkan semangat dilakukan dengan membagikan selebaran opini diantaranya :

a. Selasa, 21 Maret 2023 merupakan hari sulap menyulap oleh elite penguasa. Perppu Cipta Kerja disetujui kurang dari dua bulan sejak Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR pada 7 Februari 2023 lalu. Sepekan kemudian, Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perppu tersebut. Telah disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) dalam 2 bulan menunjukkan mahirnya pemerintah dalam menipu dan menyurangi rakyat padahal tahun 2020 UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi karena dinilai tidak relevan dan tidak menyangkut hajat Bersama.

b. Perppu Cipta Kerja menjadi pasal yang kursial karena terdapat beberapa pasal yang mengalami kecacatan formil dan materil. Adanya berbagai kecacatan dalam Perppu Cipta Kerja menjadikan kepentingan rakyat dikesampingkan dan pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor hal tersebut akan menjadikan pemerintah yang otoriter dan mementingkan kepentingan oligarki. Tidak hanya itu, Perppu Cipta Kerja tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kepentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu buru kemudian Perppu Cipta Kerja berpotensi dapat memberangus hak-hak buruh di tanah air hingga tidak adanya prinsip keadilan sosial karena tidak sesuai dengan Pancasila.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *